Pendapatan Nasional Dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Nama : Fivi Sri Miranti
Npm : 1601270042
Prodi : Perbankan Syariah
Dosen : Totok Harmoyo, M. Si
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

 

BAB 2 : Pendapatan Nasional Dalam Pendekatan Ekonomi Islam

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendapatan Nasional

     Secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu dan biasanya satu tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain : Produk domestik bruto (Gross Domestic Prodact) , Produk nasional bruto (Gross National Product), serta Produk nasional neto (Net National Product).

Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan perkiraan GDP secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performasi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

 Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan produksi (Production approach).
2. Pendekatan pendapatan (Income approach).
3. Pendekatan pemgeluaran (Expenditure approach).

#Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (Gross Domestic Product)

      Perhitugan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (Gross velue added) dari semua sektor produksi. Sebagai contoh kita tidak akan memasukkan seluruh harga sebuah pakaian kedalam perhitungan pendapatan nasional dan kemudian juga memasukkan kain, benang, ataupun kapas sebagai bagian dari perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada, sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC (International standard industrial classification) :

1. Sektor produksi pertanian
2. Sektor produksi pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri manufaktur
4. Sektor produksi listrik, gas, dan air minum
5. Sektor produksi bangunan
6. Sektor produksi perdagangan, hotel, dan restoran
7. Sektor produksi transportasi dan komunikasi
8. Sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya
9. Sektor produksi sewa rumah
10. Sektor produksi pemerintahan dan pertahanan
11. Sektor produksi jasa lainnya.

#Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (Gross National Product)

      Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi yaitu:

1. Rumah tangga berupa konsumsi (Consumption/C)
2. Perusahaan berupa investasi (Investmnet/I)
3. Pengeluaran pemerintah (Goverment/G)
4. Pengeluaran ekspor dan impor (Export-import/X-M).

Dari penjelasan perbedaan GDP dengan GNP diatas, maka ada 3 kondisi yang mungkin terjadi pada suatu negara :

1. Nilai GDP lebih besar dari GNP (GDP>GNP)
2. Nilai GDP lebih kecil dari GNP (GDP<GNP)
3. Nilai GDP sama dengan GNP (GDP=GNP).

#Pendepatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (Net National Product)

      Berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian GNP yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian. Dan biasanya data GNP lebih banyak digunakan dibandingkan dengan NNP karena persoalan estimasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat sedangkan perkiraan GNP tersedia dalam bentuk sementara.

   B. Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam

           Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP rill dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP perkapita). Nordhaus dan Tobin dari Yale bersama-sama pada tahun 1972 mengajukan konsep MEW (Meansure of economic welfare), akan tetapi konsep ini tidak berkembang dan sampai saat ini cenderung penggunaan GDP rill/kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara sebagai berikut :

1. Umumnya hanya produksi yang masuk pasar saja yang dihitung dalam GNP. 
2. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat (Leisure time), padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan.
3. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan.
4. Masalah polusi yang sering tidak dihitung dalam GNP, dan banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air maupun udara.

   Pada intinya, ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam (Manna,1984). Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut (Nasution, dkk.2006) :

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga
2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan
3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islami
4. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.         

 

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Nama : Fivi Sri Miranti
Npm : 1601270042
Prodi : Perbankan Syariah
Dosen : Totok Harmoyo, M. Si
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

BAB 1 : Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an, Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka islami. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini dengan gamblang, tegas dan jelas dan mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan ( Al nudrat) dalam upaya memecah problematika ekonomi islam.

 Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi islam yang dikemukakan oleh beberapa para ahli ekonomi islam.

• M. Akram Kan

Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. 

• Muhammad Abdul Manan

Menurut Manan, ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

•  M. Umer Chapra

Menurut Chapra, ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

•  Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Menurut Ash-Sidiqy, ilmu ekonomi islam adalah respons pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.

• Kursyid Ahmad

Menurut Ahmad, ilmu ekonomi islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam persfektif islam.
   
       2. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah islam yang berdasarkan As-Sunah Nabawiyah.

      3. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang perlu dipelajari dalam mengenal karakteristik ekonomi islam yaitu :

• Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) dan tidak bertentangan dengan metode ekonomi islam.
• Membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi islam.
• Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi islam dengan konvensional.

Ada beberapa karakteristik ekonomi islam yang disebutkan dalam al-mawsu'ah, al-ilmiyah wa, al-amaliyah dan al-islamiyah sebagai berikut : 

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta yaitu : Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah). Sedangkan manusia adalah khalifah atas harta miliknya
2.  Ekonomi terkait dengan akidah syariah (hukum dan moral).
   Hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syariah tersebut kemungkinan aktifitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah.
3. Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan.
   Beberapa ahli Barat menyatakan bahwa islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Para ahli juga mengatakan bahwa islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).
4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat.
5. Bimbingan Konsumsi.
6.  Petunjuk Investasi.
7. Zakat
8. larangan riba. 

          
      4. Fikih Ekonomi Makro Islam

Fikih ekonomi makro islam dibatasi pada dua hal yaitu : fikih riba dan fikih zakat.

•  Fikih Riba

Kata riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang mengandung dua dimensi yaitu : (1) tindakan atau praktik peminjaman uang denga tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum dan (2) suku bunga dengan rate yang tinggi.
Bila ditinjau dari sudut fiqh, menurut Qardhawi (2001), bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari). Qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif, keduanya haram.

• Fikih Zakat

Zakat secara etimologi (lughat) dan zakat memiliki beberapa makna diantaranya adalah suci. Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setela Nabi hijrah ke Madinah, dan mulai diberlakukanlah beberapa ketentuan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat antara lain :

1. Islam
2. Sempurna ahliyahnya
3. Sempurnanya kepemilikan
4. Berkembang
5. Nisab dan
6. Haul.

       
      5. Model Dinamika Ibnu Khaldun

Sejarah umat islam secara jelas menggambarkan hubungan yang saling mempengaruhi antara rakyat, syariah dan pemerintah, kesejahteraan atau ekonomi, keadilan dan pembangunan dalam hal memajukan atau memundurkan suatu masyarakat dan peradaban. Umat islam ternyata mampu menyajikan semua variabel menjadi kekuatan besar. Walaupun tidak sebesar yang diinginkan tetapi paling tidak dapat merealisasikan perkembangan dan kemajuan masyarakat mereka secara cepat. Namun sayangnya otoritas politik mulai melupakan kewajibannya, gagal mengimplementasikan syariah, menjamin keadilan, dan menyediakan berbagai fasilita yang diperlukan oleh rakyat dan untuk menyadari potensi mereka secara penuh.